Kisah itu dimulai dari seorang jaksa yang terlampau percaya diri pada kuasa yang ia genggam. Pasal-pasal dipelintir, diseret, bahkan dipaksakan tersangka itu duduk di kursi yang bukan haknya. Dugaan markup program desa dijadikan panggung, seolah-olah kebenaran bisa disusun seperti naskah drama: siapa yang harus bersalah, siapa yang harus diam.
Namun panggung tak selamanya tunduk pada sutradara. Publik mulai membaca gelagat. Bisik-bisik berubah jadi riuh. Dan tiba-tiba, sang jaksa dicopot bukan karena kesadaran, tetapi karena tekanan netizen Ia dipindah tugaskan, seolah masalah ikut berpindah bersama koper dinasnya. Seolah dengan mutasi, dosa bisa diarsipkan.
Lalu layar berganti di panggung viral di Panipahan, rakyat bergerak. Bukan karena undangan, tapi karena muak. Narkoba yang merayap di urat nadi kampung tak lagi bisa ditoleransi. Ibu-ibu turun, warga berkumpul, suara yang lama dipendam akhirnya pecah. Mereka tak bicara pasal, mereka bicara kenyataan. Bakar !.
Ironisnya, justru setelah rakyat bergerak, aparat terguncang. Mutasi besar-besaran terjadi. Dimulai dari Rokan Hilir merambat ke Sumatera Utara dua daerah yang tingkat pemyalahgunaan narkobanya sangat mengkuatirkan, kursi-kursi digeser, nama-nama dipindahkan. Lagi-lagi, solusi yang dipilih adalah perpindahan, bukan pembenahan.
Pertanyaannya sederhana muncul: "Apa sebenarnya yang sedang diperangi? "
Narkoba, atau kegagalan sistem itu sendiri?
Oknum, atau budaya yang membiarkan oknum terus tumbuh?
Jika hukum hanya tegas saat sorotan datang, maka ia bukan keadilan melainkan reaksi
Jika mutasi jadi jawaban utama, maka itu bukan penyelesaian hanya pengalihan.
Dan jika rakyat harus terus turun tangan untuk mengingatkan negara tentang tugasnya, maka mungkin yang perlu diperiksa bukan hanya para pelanggar hukum tetapi fondasi dari penegakan hukum itu sendiri yang sulit ereksi
Negeri ini tidak kekurangan aturan.
Ibu pertiwi hanya terlalu sering kekurangan keberanian untuk jujur dan bertindak sesuai dengan kerangka keadilan agar tiada lagi pepatah ' Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas " sebab selama ini hukum dan hukuman menjadi sandiwara karna penegakan hukum hanyalah sekedar pemain utama yang lihai berakting.
SigondrongDalamDiam
Namun panggung tak selamanya tunduk pada sutradara. Publik mulai membaca gelagat. Bisik-bisik berubah jadi riuh. Dan tiba-tiba, sang jaksa dicopot bukan karena kesadaran, tetapi karena tekanan netizen Ia dipindah tugaskan, seolah masalah ikut berpindah bersama koper dinasnya. Seolah dengan mutasi, dosa bisa diarsipkan.
Lalu layar berganti di panggung viral di Panipahan, rakyat bergerak. Bukan karena undangan, tapi karena muak. Narkoba yang merayap di urat nadi kampung tak lagi bisa ditoleransi. Ibu-ibu turun, warga berkumpul, suara yang lama dipendam akhirnya pecah. Mereka tak bicara pasal, mereka bicara kenyataan. Bakar !.
Ironisnya, justru setelah rakyat bergerak, aparat terguncang. Mutasi besar-besaran terjadi. Dimulai dari Rokan Hilir merambat ke Sumatera Utara dua daerah yang tingkat pemyalahgunaan narkobanya sangat mengkuatirkan, kursi-kursi digeser, nama-nama dipindahkan. Lagi-lagi, solusi yang dipilih adalah perpindahan, bukan pembenahan.
Pertanyaannya sederhana muncul: "Apa sebenarnya yang sedang diperangi? "
Narkoba, atau kegagalan sistem itu sendiri?
Oknum, atau budaya yang membiarkan oknum terus tumbuh?
Jika hukum hanya tegas saat sorotan datang, maka ia bukan keadilan melainkan reaksi
Jika mutasi jadi jawaban utama, maka itu bukan penyelesaian hanya pengalihan.
Dan jika rakyat harus terus turun tangan untuk mengingatkan negara tentang tugasnya, maka mungkin yang perlu diperiksa bukan hanya para pelanggar hukum tetapi fondasi dari penegakan hukum itu sendiri yang sulit ereksi
Negeri ini tidak kekurangan aturan.
Ibu pertiwi hanya terlalu sering kekurangan keberanian untuk jujur dan bertindak sesuai dengan kerangka keadilan agar tiada lagi pepatah ' Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas " sebab selama ini hukum dan hukuman menjadi sandiwara karna penegakan hukum hanyalah sekedar pemain utama yang lihai berakting.
SigondrongDalamDiam
