Di sebuah kota yang setiap tahun sibuk berbicara tentang pencapaian wajar tanpa pengecuali, enam anggota satu keluarga terbaring di rumah sakit akibat Demam Berdarah Dengue (DBD). Enam orang. Bukan satu, bukan dua. Enam jiwa dalam satu rumah yang diserang penyakit yang seharusnya dapat dicegah dan diantisipasi.
Ironisnya, sebelum mendapatkan tempat perawatan, keluarga ini harus lebih dahulu berhadapan dengan kenyataan yang lebih menyakitkan daripada gigitan nyamuk itu sendir " Penolakan ".
Rumah sakit penuh. Tidak ada kamar. Itulah kalimat yang mereka dengar dari Rumah Sakit NgaAziz dan juga dari rumah sakit Ngumum Daerah. Kalimat yang mungkin terdengar administratif bagi birokrasi, tetapi bagi keluarga yang sedang berjuang melawan demam tinggi, trombosit yang terus menurun, dan ancaman kematian, kalimat itu terasa seperti vonis bahwa mereka sedang menghadapi musibah sendirian.
Untunglah akhirnya Rumah Sakit Ngarya NgaBakti menerima dan merawat keenam anggota keluarga tersebut. Namun diterimanya pasien bukan berarti persoalan selesai. Justru dari peristiwa ini tampak betapa rapuhnya kesiapan sistem ketika warga benar-benar membutuhkan negara hadir.
Di mana kepala lingkungan? Di mana lurah? Di mana kepala puskesmas? Pertanyaan itu terus menggantung di udara.
Rumah korban bahkan dikabarkan tidak jauh dari kantor lurah dan kediaman kepala lingkungan bahkan kantor Camat. Tetapi kedekatan jarak ternyata tidak menjamin kedekatan kepedulian. Tidak terlihat pendampingan. Tidak terlihat kehadiran. Tidak terlihat empati yang seharusnya menjadi wajah pertama pelayanan publik.
Padahal saat warga sakit, yang mereka butuhkan bukan hanya obat dan infus. Mereka juga membutuhkan negara yang hadir dalam bentuk manusia-manusia yang diberi amanah jabatan.
Fogging memang sudah dilakukan. Namun warga menilai pelaksanaannya jauh dari maksimal. Jika standar pengasapan seharusnya menjangkau radius yang lebih luas, warga mengaku pelaksanaan di lapangan hanya menyentuh sebagian kecil wilayah. Akibatnya muncul pertanyaan yang wajar: apakah yang dikejar penyelesaian masalah atau sekadar penyelesaian administrasi?
Sebab nyamuk tidak membaca laporan kegiatan. Nyamuk tidak peduli berapa lembar berita acara yang ditandatangani. Nyamuk hanya berkembang biak di tempat yang luput dari perhatian.
Yang paling menyakitkan adalah munculnya keluhan warga mengenai perilaku sebagian aparat lingkungan. Ketika warga sakit, mereka merasa dibiarkan berjuang sendiri. Tetapi ketika bantuan sosial datang, warga mengaku ada pihak yang begitu sigap meminta "upah" Rp20.000 hingga Rp30.000 per kepala. Jika tudingan ini benar, maka yang sedang sakit bukan hanya warga yang terkena DBD.Yang sakit adalah nurani pelayanan publik itu sendiri.
DBD bukan sekadar penyakit musiman. Ia adalah cermin. Ia memperlihatkan kebersihan lingkungan, kesiapan fasilitas kesehatan, kesigapan aparatur, dan kepedulian sosial dalam satu waktu yang bersamaan.
Enam orang dalam satu keluarga terbaring di rumah sakit bukanlah statistik. Mereka adalah alarm keras yang seharusnya membangunkan semua pihak. Karena ketika satu keluarga harus menghadapi penyakit sendirian, sesungguhnya yang sedang demam bukan hanya tubuh mereka melainkan yang sedang demam adalah rasa kemanusiaan diantara pejabat yang memimpin dengan masyarakatnya.
Postingan
